rss search

Mari Belajar Berdemokrasi

line

Berkaca kepada Mesir, membuat kita perlu berpikir kembali, apakah Indonesia termasuk negara yang demokratis?

Kata Demokrasi hadir dalam berbagai artian. Yang paling terkenal, tentu saja definisi demokrasi menurut Abraham Lincoln, dimana demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Definisi ini secara tersirat menggambarkan bahwa demokrasi akan berlangsung apabila:

1.) Pemerintahan dalam suatu negara demokrasi berasal dari rakyat.

2.) Ada partisipasi aktif dari rakyat kepada pemerintah.

3.) Ditujukan untuk menjamin HAM setiap rakyat.


 

Mari kita bahas ketiga poin tersebut satu per satu.

1.) Pemerintahan dalam suatu negara demokrasi berasal dari rakyat.

Tentu saja banyak sekali rakyat dalam sebuah negara. Pertanyaannya, rakyat yang mana? Oleh karena itu perlu ada pemilihan umum. Hasil dari pemilihan umum inilah yang kemudian menjadi rujukan, siapa yang berhak menjadi pemerintah. Peserta pemilihan umum tentu saja masyarakat luas, tanpa terkecuali, tanpa memandang agama, tanpa memandang ras dan golongan. Kata ‘rakyat’ dalam hal ini adalah ungkapan secara general, tanpa pandang bulu. Semua sama, semua berhak untuk memberikan suara.

Kemudian, muncullah beberapa pertanyaan yang perlu untuk menjadi renungan:

- Apabila ada yang mengganggap demokrasi tidak berlaku untuk kalangan tertentu, apakah itu demokratis?

- Bagaimana jika rakyat sendiri bersikap apatis terhadap pemilihan umum, masa bodoh terhadap pemerintah, apakah itu demokratis?

- Bila ada pihak yang memaksakan untuk berkuasa tanpa mengutamakan kehendak rakyat (misal dari hasil pemilu), apakah itu demokratis?

- Apabila suatu saat militer yang mengambil alih kekuasaan dengan kekuatannya, apakah itu demokratis?

2.) Ada partisipasi aktif rakyat kepada pemerintah.

Partisipasi aktif disini berarti rakyat senantiasa memberikan masukan, ide, suara, bahkan juga bisa mengatur pemerintah. Setiap pendapat tersebut juga harus bisa diserap dengan baik, apapun itu. Oleh karena itu ada mekanisme legislatif. Keputusan pemerintah yang krusial perlu mendapatkan persetujuan DPR. Di DPR inilah sebenarnya rakyat bisa sangat berperan, karena pada substansinya, setiap anggota DPR itu adalah wakil rakyat, orang yang mewakili rakyat. Jika di DPR sendiri terjadi perbedaan pendapat, maka itu adalah yang hal biasa dan lumrah terjadi. Solusinya, ada mekanisme musyawarah/lobi, dan jika masih tidak mendapatkan hasil, maka kemudian ada mekanisme voting, yang mana suara terbanyak yang akan menang.

Tidak hanya itu, rakyat juga bisa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah dengan cara yang lain. Cara yang paling lazim digunakan adalah demonstrasi. Demonstrasi ini sangat banyak kita temui dalam negara-negara demokrasi. Dengan demonstrasi, rakyat tidak hanya memperkuat kesan ‘people power’, namun juga sebagai akselerator dukungan terhadap aspirasi yang diusung agar lebih besar lagi, lebih didengar lagi.

Beberapa hal yang perlu menjadi renungan:

- Ketika DPR sudah tidak bisa lagi menjadi corong aspirasi rakyat, apakah itu demokratis?

- Ketika rakyat merasa suaranya tidak lagi didengar, aspirasinya seringkali diabaikan, apakah itu demokratis?

- Bagaimana apabila ada yang mengganggap bahwa demonstrasi tidak sesuai dengan semangat demokrasi, apakah masih ada yang belum paham apa itu demokrasi?

3.) Ditujukan untuk menjamin HAM setiap rakyat.

Artinya, segala hak-hak rakyat sebagai seorang manusia akan terpenuhi. Pemerintah adalah pihak yang  paling bertanggung jawab membela HAM setiap rakyatnya. Siapapun itu, tanpa terkecuali. Seorang koruptor atau penjahat sekalipun. Jika memang mereka bersalah, harus diadili dengan seadil-adilnya. Karena sesungguhnya setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum. Meskipun ia pejabat, pemerintah, atau presiden sekalipun, ia harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Jika ia bersalah, maka terapkan hukum yang adil. Tidak boleh ada sedikitpun ketimpangan pada penerapan hukum.

Berikut ini beberapa contoh pelanggaran HAM:

    1. Penindasan dan merampas hak rakyat dan oposisi dengan sewenang-wenang.
    2. Menghambat dan membatasi kebebasan pers, pendapat dan berkumpul bagi hak rakyat dan oposisi.
    3. Hukum (aturan dan/atau UU) diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi.
    4. Manipulatif dan membuat aturan pemilu sesuai dengan keinginan penguasa dan partai tiran/otoriter tanpa diikut/dihadir rakyat dan oposisi.
    5. Penegak hukum dan/atau petugas keamanan melakukan kekerasan/anarkis terhadap rakyat dan oposisi di manapun.

Beberapa hal yang perlu menjadi renungan:

- Apabila seseorang maling motor, atau bahkan terduga teroris dikeroyok massa tanpa ada kesempatan baginya untuk membela diri dihadapan hukum, apakah itu demokratis?

- Apabila pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk membunuh, membantai dan membiarkan pembunuhan terjadi kepada rakyatnya, apakah itu demokratis?

- Apabila ada pihak yang memaksakan pendapat dengan kekerasan, apa itu demokratis?

- Apabila negara berlaku diskriminatif terhadap sebuah ormas (organisasi masyarakat) atau partai, apa itu demokratis?

Semoga beberapa pertanyaan tadi bisa menjadi renungan bersama.
Mari belajar berdemokrasi,  kenali apa itu demokrasi, kemudian terapkan demokrasi yang adil, yang bijak, dan tanpa pandang bulu.
Mari hargai perbedaan, biarkan sistem demokrasi yang mengatur.
Apapun hasil keluaran demokrasi, mari kita dukung.

Salam.


Referensi:

- Pancasila

- UUD 1945

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia



Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>